27 November 2020

APU PPT

Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

PT Bank Ganesha Tbk berkomitmen  untuk menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Dalam pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, PT Bank Ganesha Tbk mematuhi peraturan-peraturan sebagai berikut :

  1. Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  2. Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.0.1/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta perubahannya POJK No. 23/POJK.01/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.0.1/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
  4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan  Terorisme di Sektor Perbankan.
  5. Peraturan dan Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Kebijakan PT Bank Ganesha Tbk dalam pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah diatur dalam Pedoman Intern, yang mencakup :

  1. Pengawasan Aktif  Direksi dan Komisaris.
  2. Pembentukan Bagian yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan APU PPT di Kantor Pusat, serta penunjukan pejabat yang bertanggung jawab di Kantor Cabang / Capem / Kantor Kas.
  3. Kebijakan dan prosedur APU PPT berbasis Risiko.
  4. Prosedur Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD).
  5. Area Berisiko Tinggi dan Politically Exposed Person.
  6. Pemantauan dan Pengkinian Nasabah.
  7. Pengendalian Internal.
  8. Sistem Informasi Manajemen.
  9. Kebijakan Know Your Employee (KYE).
  10. Pelatihan Program APU PPT kepada seluruh karyawan secara berkesinambungan.
  11. Kewajiban Pelaporan ke Regulator yakni pelaporan ke PPATK, OJK atau instansi berwenang lainnya.