19 Agustus 2017

Tata Tertib Komisaris

KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS :
  1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Paling kurang 1 (satu) orang anggota komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
  2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan anggaran dasar berita acara No 97, hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen, dan paling kurang 50 % dari jumlah anggotanya adalah Komisaris Independen.
  4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS harus memperhatikan usulan Komite Remunerasi dan Nominasi, dan memenuhi persyaratan telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia.
  5. Anggota Dewan Komisaris dilarang rangkap jabatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.
  6. Anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris :
  1. Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Internal Audit/SKAI Bank, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan atau hasil pengawasan otoritas pemerintah lainnya.
  2. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
  3. Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
  5. Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar,?Keputusan RUPS dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku berdasarkan Prinsip Kehati-hatian.
  6. Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi dan memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
  7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
    • Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
    • Keadaan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank.
  8. Dewan Komisaris wajib membentuk komite-komite paling kurang:
    • Komite Audit
    • Komite Pemantau Risiko
    • Komite Remunerasi dan Nominasi
    • Pengangkatan anggota komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
  9. Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang dibentuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif.
  10. Komisaris wajib memiliki pedoman kerja dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
  11. Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajeman risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan
  12. Komisaris memahami jenis-jenis risiko Bank dan memastikan bahwa Direksi Bank telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengendalikan risiko Bank.
  13. Komisaris mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan Sistem Pengendalian Intern dan Strategi Bank secara menyeluruh.
  14. Memastikan bahwa Direksi telah memantau efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.
  15. Komisaris wajib menandatangi Laporan pengangkatan dan penghentian Kepala SKAI ke Otoritas jasa Keuangan (OJK) paling lambat 14 hari setelah tanggal pengangkatan dan penghentian.
  16. Komisaris wajib menanda tangani Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia yang disampaikan ke Otoritas jasa Keuangan (OJK) setiap semester paling lambat 2 bulan setelah akhir laporan.
  17. Komisaris wajib menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah disusun Direksi
  18. Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setiap semester ke Bi paling lambat 2 bulan setelah akhir semester yang dimaksud.
  19. Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan dengan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan bank paling kurang 2 kali dalam satu tahun, dan memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
  20. Komisaris wajib menyetujui kebijakan dan prosedur penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program tersebut.
  21. Komisaris wajib menanda tangani Laporan Tahunan yang telah disusun Direksi sesuai ketentuan yang berlaku,untuk diajukan dalam RUPS Tahunan. Jika tidak menanda tangani laporan tersebut maka alasannya harus diberikan secara tertulis.

Chat With Us
Selamat Datang